Kronologi Anggota DPRD Di NTT Ingin Berpoligami, Istri Minta Cerai

Terlanjur hamili selingkuhan, anggota DPRD di NTT minta berpoligami, namun istri menolak, 

Jadi, kita diskusi dengan begitu tenang, tidak ada intimidasi. Malah dia omong dengan saya bahwa Pak Jo … saya bujuk maitua, saya bilang, sudah … mama mau na saya kawin dua ko. Tapi maitua bilang lu gila, saya tidak mau. Karena maitua menolak, terpaksa harus kita main begini saja, dalam artian kita kirim uang kasih dia ko dia urus dia pung hidup, dia jangan ganggu saya.". Cerita Dedy kepada Temannya dalam suatu pertemuan.

Itu adalah petikan berita dari radarpantar.com, soal pengakuan Anggota DPRD Alor bernama Dedi ketika minta berpoligami kepada istrinya karena selingkuhan terlanjur hamil.

DPR Di NTT Hamili Selingkuhan, Suap 200JT Menguat, 4 Orang Diseret Lagi, yakni Yohanis, Joka, Ernes  dan Lamboan.

Dimana dewan tukang selingkuh bernama Dedi itu berupaya suap selingkuhannya bernama Maria dari Atambua Belu, agar tidak posting lagi di media sosial tentang hubungan gelap mereka.

Dilansir dari radarpantar.com Silahkan BACA SELENGKAPNYA DI (((Radarpantar.com))), Ada pertemuan antara Dedy dan temannya bernama Yohanis yang juga anggota dewan, serta seorang lainnya bernama Joka. 

Dalam pertemuan itu, Dedy mengatakan bahwa ada permintaan uang agar diberikan uang tutup mulut Rp.200 juta kepada wanita yang di hamili Dedy melalui salah satu anggota DPRD alor bernama Ernes dan satu orang lagi bernama Lamboan (tetapi kini keduanya membantah permintaan uang 200 juta itu). 

Namun, Dedy tidak mampu, dia hanya mampu kalau jumlahnya di bawah 50 juta.

Joka Jadi Jembatan Antara Dedy dan Selingkuhannya dalam pemberian uang.

Karena dedy tidak mau kontak lagi dengan selingkuhannya, maka Joka itulah yang diutus untuk WA dan minta nomor rekening dari selingkuhan dedy. 

Dedy malah marah marah

Setelah Joka kirim nomor rekening wanita itu ke Dedy agar uang ditransfer, dedy malah marah marah dan bahkan lapor polisi dan menuduh Joka peras Dedy. 

Padahal awalnya semua berjalan dengan baik sesuai rencana. Kini kasus ini menggantung dan nasib dedy terancam di partai Gerindra dan DPRD Alor. Silahkan BACA SELENGKAPNYA DI ((( Radarpantar.com)))

Awal Mula Kasus DPRD Alor Hamili Selingkuhan

Oknum anggota DPRD berinisial DMM alias Dedy di salah satu kabupaten di Provinsi NTT diketahui menghamili M, seorang guru di salah daerah di NTT. Awalnya, ia mengakui tak punya istri saat berkenalan dengan M.

Berawal dari kenalan melalui media sosial, oknum dewan itu kemudian mencari waktu untuk bertemu M di Kupang. Sebanyak dua kali keduanya bertemu di Kupang.

Singkat cerita, M yang berdomisili di luar Kota Kupang kemudian datang menemui oknum dewan itu karena merasa yakin dengan janji dan pengakuannya belum mempunyai istri.

Keduanya kemudian bersepakat bertemu di Kota Kupang. M awalnya ragu takut hamil, tapi oknum dewan itu meyakinkan kalau dia tidak punya istri bahkan mengaku mandul.

"Saya percaya dengan dia karena dia bilang belum punya istri. Lagian kita semua sudah dewasa jadi saya ikut saja pas dia ajak. Nah, ternyata setelah saya hamil dan kontak dia mulai menghindar," kata M kepada victorynews.id.

M mengatakan, setelah mengetahui ia hamil, oknum dewan itu merasa senang karena ternyata dia tidak mandul. Namun, setelah itu mulai hilang kontak dan mulai merasakan jika ia ditipu.

Surat pengaduan oknum guru kepada Ketua DPD partai dari oknum dewan di Kupang pada 16 Januari 2025. (Dok M)

"Terakhir itu dia kontak bilang mau ke Kalimantan kerja di sana, jadi sempat minta uang di saya Rp 200.000, tapi saya hanya transfer Rp 100.000 karena saya tidak ada uang," katanya.

Namun, ia terus berupaya mencari tahu keberadaan oknum dewan itu karena sudah tidak bisa dihubungi sebab nomor telepon telah diblokir.

Belakangan ia mendapati informasi jika ia sudah mempunyai istri dan anak. Ia merasa ditipu oleh oknum dewan itu.

Akhirnya ia membuat surat pengaduan pada tanggal 16 Januari 2025 ke partai dari yang bersangkutan di Kupang. Bahkan M sendiri sudah mendatangi langsung sekretariat partai itu.

"Surat saya sudah kirim ke DPD di Kupang dan Ketua DPRD juga. Info terakhir surat sudah terima, tapi sampai sekarang saya belum dapat kepastian," katanya

M mengatakan, ia masih memiliki niat baik agar oknum dewan itu bertanggung jawab sesuai dengan keinginannya terkait biaya persalinan dan biaya -biaya lainnya yang sudah disepakati.

"Saya sudah minta biaya semua itu Rp 25 juta untuk biaya persalinan dan lain-lain karena saya sudah tidak mengajar lagi. Saya malu dengan keluarga dan tetangga di kampung," kata M.

Tunggu Itikad Baik

Dia mengatakan, ia belum membeberkan nama oknum dewan itu dan nama parpol karena masih menunggu itikad baik dari yang bersangkutan.

Awalnya ia mengaku sebagai pejabat kepada M tapi bukan sebagai anggota dewan di kabupaten.

Dengan usia kehamilan tujuh bulan ia rela datang ke Kupang untuk bertemu pimpinan partai, tapi tidak berhasil meskipun sudah ke sekretariat.

"Saya masih bersabar, tapi pas waktunya saya sebutkan nama dia dan nama parpol yang sampai sekarang tidak respons. Saya sudah datang langsung ke sekretariat di Kupang sebelum paskah ini," katanya.

M mengungkapkan, ia akan terus mengejar oknum dewan untuk bertanggung jawab meskipun sudah punya istri. Ia mengaku, kini tidak mengajar lagi dan hidup dari hutang.

"Saya tidak rela dia mau bebas begitu saja. Sampai kapanpun saya pasti akan kejar dia, meskipun saya harus ke kampungnya nanti," ungkapnya.

Sementara itu, oknum dewan yang dikonfirmasi victorynews.id terkait pengaduan dan permintaan tanggung jawab dari M berjanji akan memberikan jawaban, tapi hingga kini belum merespons

"Maaf saya belum sampaikan ke bapak, saya lihat waktu tepat baru saya sampaikan," tulisnya via pesan WhatsApp beberapa pada 31 Maret 2025 lalu.

Hingga kini ia sama sekali tidak merespons lagi konfirmasi victorynews.id, meskipun melanjutkan pesan WhatsApp dari M.

Begitupun dengan beberapa pengurus partai yang dikonfirmasi victorynews.id, termasuk sang ketua DPD yang dihubungi melalui stafnya, sama sekali tidak merespons untuk dikonfirmasi. sumber: Victorynews.id

SIAP TES DNA

Dilansir dari lintasrakyat-ntb.com, Melalui kuasa hukumnya, MM menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat mencemarkan nama baik, melainkan ingin menuntut kebenaran dan kejelasan status hukum serta moral atas nasib anak yang ia lahirkan. Ia mengaku telah berupaya secara damai, namun tidak mendapat respon yang proporsional dari pihak terduga.

“Klien kami siap menjalani tes DNA kapan pun, di hadapan lembaga medis dan hukum yang sah. Jika DMM memang merasa tidak bersalah, maka mari buktikan bersama secara ilmiah,” tegas kuasa hukum MM, Rabu (4/6/2025).

Lebih lanjut, MM menyatakan bahwa bila DMM enggan secara sukarela melakukan tes DNA, pihaknya siap melayangkan pengaduan resmi kepada Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, agar partai dapat mengambil langkah penegakan etika dan moral terhadap kadernya yang menjabat sebagai legislator dari Dapil Alor 3.

 “Kami tidak sedang mencari panggung, kami hanya menuntut keadilan untuk seorang anak yang lahir dari peristiwa ini. Tes DNA adalah solusi damai dan ilmiah yang paling beradab,” lanjut kuasa hukum MM.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak DMM, DPRD Kabupaten Alor, maupun pengurus Partai Gerindra setempat belum membuahkan hasil. Tim redaksi masih membuka ruang hak jawab untuk pihak-pihak terkait guna menjaga keseimbangan informasi.